MELAYANI MASYARAKAT SEPENUH HATI DAN ISLAMI

Oleh : Saifudin, M.E.

(Dosen Fak. Ekonomi & Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah)

 

Dengan meningkatnya dana desa dari tahun ke tahun menimbulkan banyak harapan dan ekspektasi masyarakat yang tinggi. Pelayanan terhadap masyarakat menjadi isu strategis di tengah-tengah banyaknya kucuran dana desa. Sedikit menengok kembali informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan kesimpulan bahwa dari sisi tingkat pendidikan, ada sebanyak 829 kepala desa/lurah yang tidak pernah sekolah. Ini menjadi fakta yang tidak bisa terelakkan.

Kemungkinan besar kepala desa/lurah yang bersangkutan bisa memimpin tetapi dari sisi kecakapan dalam administratif lain, kemampuan menghasilkan ide-ide tentu akan berbeda dengan kepala desa yang berpendidikan minimal SMP atau sederajat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (https://merdesa.id/). Faktor kepemimpinan menjadi variabel penting dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat desa.

Konsep pelayanan (services), menurut Gronroos, pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan (Gronroos, 1990).

Dikutip dalam penelitian Pribadi tolok ukur pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek. Menurut McDonald & Lawton, tolok ukur pelayanan menyangkut efisiensi dan efektivitas (efficiencyand effectiveness). Menurut Salim &Woodward , tolok ukur meliputi  ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan (economy,efficiency, effectiveness, andequity). Menurut Lenvine, tolok ukur pelayanan dapat dilihat dari segi responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (responsiveness, responsibility, andaccountability).

Menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry, tolok ukur pelayanan ada 10, yakni: ketampakan fisik (tangibles), reliabilitas (reliability), responsivitas (responsiveness), kompetensi (competence), kesopanan (courtessy), kredibilitas (credibility), keamanan (assurance), akses (access), komunikasi (communication), dan pengertian (understanding) (Pribadi, 2012). Jika melihat teori diatas sepertinya desa yang mengedepankan gaya konvesionalnya dalam melayani bisa dikatakan masih jauh dari harapan

 

Layanan Islami adalah Solusi

Abdalla Hanafy dan Hamid Salam, masing-masing adalah guru besar marketing dan International Business di St. Cloud State University dan guru besar Business Administration di Mankata State University, merumuskan etika pelayanan Islami adalah (1) etika untuk selalu menyampaikan yang benar, (2) etika untuk selalu dapat dipercaya, (3) etika untuk selalu mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, (4) etika persaudaraan, (5) penguasaan ilmu pengetahuan, dan (6) etika keadilan (A. Karim, 2001). Jika ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah desa selaku pintu utama pelayanan, maka masyarakat akan menemui titik kepuasan, bahkan bisa mencapai titik loyalitas.

Dikutip dalam jurnal Juniawan, salah satu perangkat untuk menghadapi kuatnya persaingan adalah dengan mengembangkan berbagai layanan yang berkualitas tinggi serta lebih islami untuk ditawarkan kepada pelanggan. Othman dan Owen, mendefinisikan konseptual dan operasional dari kualitas layanan syariah masing-masing variabel ditampilkan dalam dimensi-dimensi: Kepatuhan syariah (compliance), Jaminan (assurance), Reliabilitas (reliability), Bukti fisik (tangibles), Empati (emphaty), dan Daya tanggap (responsivness) (Ambardi Juniawan, 2014). Dimensi kepatuhan syariah (compliance) menciptakan perasaan bagi pemangku layanan bahwa dirinya selalu dalam pengawasan Allah SWT. Jika dimensi ini mampu diterapkan didalam pelayanan desa maka desa akan jauh dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga kelak bersemi mewujud menjadi desa yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur.

Menjadi pekerjaan rumah bersama untuk Membangun Indonesia dari Pinggiran bahwa penguatan kapasitas dan kelembagaan di tingkat desa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Tawaran konsep layanan islami di desa mungkin bisa dijadikan alternatif di tengah-tengah hiruk pikuk dana desa yang semakin meningkat. Tugas pendamping desa dalam pemanfaatan dana desa utamanya bagi pelayanan desa juga dipentingkan agar pelayanan di tingkat desa menjadi lebih optimal. (Red-18)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan